Siaran Pers
Kementerian Agama
Kementerian Agama
terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru binaan. Sejumlah langkah
strategis disiapkan, baik dalam upaya peningkatan kompetensi maupun
kesejahteraan guru.
Terobosan ini
disampaikan Menag Nasaruddin Umar saat membuka Simposium Guru Nasional
Kementerian Agama Tahun 2026 di Jakarta. Langkah yang disiapkan antara lain
percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru
(TPG), serta peningkatan bantuan insentif.
"Kami
menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru yang telah berpendidikan
S1 dalam waktu 2 tahun. Anggaran sebesar Rp11,59 triliun telah kita proyeksikan
untuk memastikan setiap guru yang kompeten segera memiliki sertifikat pendidik
dan berhak atas TPG," ujar Menag, Rabu (29/4/2026).
"Alhamdulilah,
keikutsertaan PPG dalam jabatan pada 2025 meningkat tajam, mencapai 700%. Jika
tahun 2024 ada 29.933 guru ikut PPG dalam Jabatan, tahun 2025 mencapai 206.411
guru," lanjutnya.
Bagi guru yang
belum sertifikasi dan belum inpassing, Kemenag juga mengusulkan penyesuaian
bantuan insentif dengan standar Upah Minimum Kab/Kota (UMK). Anggaran yang
dibutuhkan diproyeksikan sebesar Rp12,76 triliun untuk menjangkau 467.809 guru.
Saat ini,
tercatat ada 1.157.050 guru binaan Kementerian Agama. Dari jumlah itu, 360.632
guru atau 31,2% berstatus ASN (PNS dan PPPK). Selebihnya, sebanyak 796.418
orang (68,8%) adalah Guru Non-ASN. Mayoritas dari para guru tersebut bertugas
di madrasah (655.622 orang).
"Data ini
menunjukkan satu hal yang fundamental tentang kontribusi Guru Non-ASN yang
sangat tinggi. Karenanya, kebijakan tata kelola guru ke depan fokus pada
penguatan status, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan profesionalisme
mereka," sebut Menag Menag.
Terkait
pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru
honorer madrasah, Menag Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya tidak tinggal
diam dan terus mengupayakan mencari solusi untuk mengusulkan para guru honorer
dapat diangkat menjadi CPPPK.
"Kami terus
melakukan koordinasi intensif dengan Kemenpan-RB, BKN, bahkan DPR untuk
mengusulkan formasi agar guru Honorer madrasah dapat diangkat menjadi
CPPPK," ungkap Menag.
Pencairan TPG
Terkait pencairan
TPG, Menag menyampaikan kabar baik. Per Maret 2026, progres pencairan TPG
Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk periode Januari-Februari telah mencapai
87,4%. Dari 234.265 guru yang berhak, sebanyak 204.747 guru telah menerima TPG.
"Bagi yang
masih dalam proses, saya telah menginstruksikan jajaran di daerah untuk
mempercepat verifikasi dokumen dan transfer bank agar tidak ada lagi guru yang
harus menunggu terlalu lama," tegasnya.
Sedangkan
pencairan TPG Madrasah Non ASN secara nasional, sampai dengan Maret, telah cair
100%. Bahkan ini termasuk untuk Guru lulusan PPG Tahun 2025 yang sudah memiliki
Nomor Registrasi Guru (NRG). Pencairan dilakukan menggunakan anggaran existing
yang sudah tersedia di daerah.
"Sedangkan
Pencairan TPG Madrasah ASN masih belum seragam secara nasional. Sebagian daerah
sudah mencairkan sebagian lainnya masih dalam proses," unkap Menag.
Menag menambahkan
bahwa Simposium Guru Nasional 2026 adalah bukti nyata bahwa Kementerian Agama
berkomitmen untuk transparan dan akomodatif. Kemenag ingin menghilangkan jarak
antara pengambil kebijakan dan para guru yang berada di garis depan pendidikan.
“Kami juga dengan
tegas menolak aspirasi yang ingin mengeluarkan madrasah dari Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas), karena madrasah adalah bagian integral yang tak
terpisahkan dari sejarah dan masa depan pendidikan Indonesia,” tandasnya.
Biro Humas dan
Komunikasi Publik


